Pemerintah mengundang sehari setelah Pemilihan Umum. Uji publik merupakan tanda keseriusan pemerintah untuk membuat produk hukum yang diterima oleh masyarakat luas. Berbagai pihak diundang dari kalangan pemangku kepentingan di Indonesia. Rancangan Peraturan Menteri ini akan dilegalkan merupakan penanda bahwa bidang pendidikan di negara ini tidak terpengaruh besar oleh gonjang ganjing politik tanah air. Kondisi politik tanah air mendukung terciptanya keberlangsungan pada Kurikulum Merdeka.
Berbagai argumen mengemuka dari pihak pemerintah maupun dari berbagai pemangku kepentingan. Isinya adalah sumua pihak diminta untuk memberikan masukan, kritik, saran, sanggahan, bantahan atau apapun komentar untuk bahan yang di uji publik-kan.
Kudeta Merangkak, itu mungkin istilah bagi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Indonesia yang sudah dijalankan sejak tahun 2020, dengan perbaikan terus menerus, dan pada tahun 2024 inilah, saat sehari setelah pemilihan umum, diadakan uji publik di sebuah hotel di barat Jakarta. Penulis bersyukur dengan kondusifitas pasca pemilu yang membuat acara berlangsung lancar, dengan undangan dari berbagai belahan Indonesia, dapat berjalan lancar.
Pihak LPTK (perguruan tinggi pendidik calon guru) juga dilibatkan dan memang sudah seharusnya. Karena diperlukan fasilitasi dan kerja samanya untuk mendukung Kurikulum Merdeka dapat terimplementasi dengan baik. Para akademisi dari LPTK memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk draft peraturan menteri tersebut.
Kesalahan mendasar secara bahasa dan terminologi, mengemuka sebagai permasalahan yang disampaikan dalam uji publik. Panitia tentu saja menampung semua dengan baik, dan nanti akan ada penelaahan dari tim bahasa, selain dari tim legal. Beberapa istilah legal juga mengemuka dan bagi yang belum terbiasa, akan terasa rancu. Selain itu juga ada beberapa prinsip yang muncul dan dipertanyakan. Panitia meminta agar dituliskan di masukan-masukan yang dikumpulkan secara daring melalui form khusus.
Kurikulum ini memang menjadi lebih ringkas materinya. Penguatan karakter menjadi yang utama. Sekolah menjadi tempat yang mendorong terciptanya kesejahteraan peserta didik (student’s wellbeing). Tiga dosa besar pendidikan menjadi dosa besar yang harus dijauhi oleh kalangan pendidik (perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi).
Penghargaan terhadap keberagaman berkali-kali disampaikan oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang menjadi pelaksana kegiatan ini. Asesmen sebagai bagian penting dalam pembelajaran juga berkali-kali disampaikan.
Penyandang disabilitas/ peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar mereka, yang akan muncul pada Peraturan Menteri ini, semoga tidak hanya menjadi ”macan kertas”. Karena mereka juga warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di bidang pendidikan.
Kebinekaan global dikemukakan sebagai salah satu hal penting. Tetapi menurut penulis, kebhinekaan nusantara juga tidak kalah penting. Indonesia yang membentang dari barat ke timur, lebih luas dari bentangan benua eropa, memiliki kebinekaan yang membanggakan dan perlu kita tanamkan ke generasi muda, meskipun konsep sebagai warga dunia juga perlu dikembangkan.
Pendidikan Bahasa Inggris akan menjadi pelajaran wajib di Sekolah Dasar dan yang sederajat. Hal ini menggembirakan dan sekaligus juga dipertentangkan juga mengingat luas dan kompleksitas sekolah-sekolah di Indonesia. Who will teach them English? If the school located at rural areas?. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi perdebatan. Semoga perdebatan tentang bahasa maupun TIK tidak menjadi penghalang bagi edukator Indonesia untuk memajukan pendidikan, antara lain dengan memberikan masukan dan rekomendasi bagi rancangan Peraturan Menteri tentang Kurikulum Merdeka.
Konsep Kurikulum Merdeka dipertanyakan juga. Hemat penulis, wacana merdeka yang ditarik dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap individu merdeka untuk belajar, merupakan hal baik yang perlu dipertahankan. Tidak-lah perlu untuk mengkaitkan Kurikulum ini dengan peristiwa politik, misalnya dengan mengubahnya jadi Kurikulum Indonesia Maju. Kurikulum Merdeka adalah ide bagus dengan konsep yang khas. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, hal yang mirip di perguruan tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, diterjemahkan menjadi Emancipated Learning. Bukan Freedom. Karena konsep yang didorong adalah bagaimana kurikulum perguruan tinggi semakin dekat dengan realitas yang ada di masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, organisasi, dan kalangan profesional.
Para pemuka kementrian yang pernah studi di Australia menyampaikan pengalaman bagaimana anaknya merasa “diwongke” ketika di sekolah walaupun memiliki keterbatasan. Semua anak juara pada bidangnya masing-masing. Di Indonesia, dengan Kurikulum Merdeka, diharapkan tumbuh kembang kesadaran bersama menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman, dan nyaman bagi peserta didik dari berbagai potensi diri. Praktik sejak tahun 2022 dan tahun 2024 akan dikeluarkan Peraturan Menteri-nya, maka penulis optimis bahwa Kurikulum Merdeka akan dapat menjadi Kurikulum Nasional satu-satunya yang berlaku di Indonesia pada penjang persekolahan.
