bertahun-tahun bicara soal efisiensi dan sinergi BUMN, kini pemerintah melangkah lebih jauh, membentuk Danantara, sebuah superholding yang digadang-gadang akan menjadi "Temasek-nya" Indonesia. Tapi... apakah ini solusi, atau justru potensi masalah baru?

Pembantukan Danantara
Danantara muncul dari kebutuhan mendesak untuk menyatukan pengelolaan aset negara, memotong birokrasi, dan mendorong nilai ekonomi dari BUMN yang selama ini dianggap “gemuk tapi lamban”. Pemerintah ingin memperkuat daya saing dan memudahkan pencarian pendanaan alternatif di tengah tekanan APBN.

Harapannya:  Efisiensi tata kelola BUMN, sinergi lintas sektor (energi, infrastruktur, keuangan), mendorong investasi strategis dan hilirisasi industri, mengurangi ketergantungan terhadap utang pemerintah

Risiko: Sentralisasi kekuasaan tanpa kontrol yang cukup, potensi konflik kepentingan antar entitas bisnis negara, risiko mengaburkan fungsi pelayanan publik dari BUMN, ancaman terhadap transparansi dan akuntabilitas

Bagaimana menurut Anda?
Apakah Danantara akan jadi game changer atau justru Frankenstein baru dalam ekosistem BUMN?
Mari berdiskusi! Apakah publik cukup dilibatkan dalam desain kelembagaan strategis seperti ini?